Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu: Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.
Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken dan berkedudukan di Jakarta.
Kementerian dan Lembaga Non Kementerian
Alamat : Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telepon : 021-80882815, 8093008
Fax. : 021-80882815
Email : humas@bkn.go.id
Situs web : https://www.bkn.go.id
Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, adalah birokrat yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1961. Saat ini Bima menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dilantik pada tanggal 5 Mei 2015. Bima dikenal karena pertama kali menerapkan sistem CAT (Computer Assisted Test) dalam pendaftaran dan seleksi CPNS.
Bima putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya, alm. Drs. Wik Djatmika, SH, MSi, adalah seorang pensiunan polisi dengan jabatan terakhir Irwasum Polri. Ibunya, almh. Dra. Sumarti Tjakrawerdaya, adalah seorang pendidik dan aktivis perempuan, yang juga mantan anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah. Sang Ibu merupakan kakak sulung dari mantan Menteri Koperasi & UKM di era orde baru Dr. Subiakto Tjarakwerdaya.
Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu: Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.
Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken dan berkedudukan di Jakarta.
Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.
Alamat : Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telepon : 021-80882815, 8093008
Fax. : 021-80882815
Email : humas@bkn.go.id
Situs web : https://www.bkn.go.id
Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, adalah birokrat yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1961. Saat ini Bima menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dilantik pada tanggal 5 Mei 2015. Bima dikenal karena pertama kali menerapkan sistem CAT (Computer Assisted Test) dalam pendaftaran dan seleksi CPNS.
Bima putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya, alm. Drs. Wik Djatmika, SH, MSi, adalah seorang pensiunan polisi dengan jabatan terakhir Irwasum Polri. Ibunya, almh. Dra. Sumarti Tjakrawerdaya, adalah seorang pendidik dan aktivis perempuan, yang juga mantan anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah. Sang Ibu merupakan kakak sulung dari mantan Menteri Koperasi & UKM di era orde baru Dr. Subiakto Tjarakwerdaya.
